KPK mengungkapkan, tingkat kepatuhan melaporkan LHKPN tahun 2025 baru mencapai 35,2 persen hingga 31 Januari 2026.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampaikan update Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik Tahun ...

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Warga Negara Asing (WNA) yang menjabat sebagai direksi di ...

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju telah melaporkan harta kekayaan dalam Laporan ...

KPK mengatakan tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN periodik tahun pelaporan 2025 baru mencapai 35,52 persen per 31 Januari ...

KPK meminta para Warga Negara Asing (WNA) yang menduduki jabatan strategis sebagai direksi BUMN untuk segera menyerahkan ...

KPK menegaskan direksi BUMN berstatus WNA tetap wajib melaporkan LHKPN 2025. Tingkat kepatuhan pelaporan hingga akhir Januari ...

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa aturan ini berlaku mengikat bagi siapa pun yang menjabat sebagai penyelenggara negara di Indonesia. “Sebagai penyelenggara negara, tetap wajib untuk ...

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kembali mengimbau seluruh penyelenggara negara (PN) atau wajib lapor (WL) untuk tidak menunda kewajibannya ...

Total 29 dari 31 aset tanah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang ada di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tidak tertulis asalnya dari mana. KPK bakal menelusuri asal-usul aset tanah ...

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango menyindir para pejabat yang asal-asalan mengisi laporan harta kekayaannya. Yang jadi pertanyaan, KPK bisa apa? Kewajiban terkait pelaporan harta itu sudah diatur ...

KPK menegaskan WNA yang menjabat Direksi BUMN tetap wajib lapor LHKPN periodik 2025. Simak daftar direksi asing yang disorot.